Pemerataan Pendidikan di Indonesia

Jika kita perhatikan, kondisi pendidikan yang ada di Indonesia masih dikatakan belum merata. Apalagi jika kita bandingkan keadaan pendidikan yang ada di desa dan di kota. Misalnya pada kota – kota besar, sarana dan prasarana yang ada sudah dapat dikatakan maju. Lalu bagaimana dengan di desa? Mereka hanya menggunakan sarana dan prasarana yang seadanya saja. Hal ini membuat banyak masyarakat desa yang tertinggal pendidikannya.

Daerah di Indonesia yang masih mengalami ketidakmerataan pendidikan ada di Indonesia bagian timur. Bahkan bukan hanya mengenai sarana dan prasarananya saja yang kurang, namun juga tenaga pengajar yang kurang. Disana masih sangat membutuhkan guru – guru dan bahkan mereka juga membutuhkan guru dari daerah lain.

Kenapa bisa hal ini terjadi? Biasanya dikarenakan gaji yang ada di sekolah desa tidak semenjanjikan gaji di kota, sehingga banyak tenaga pengajar yang memilih untuk mengajar di kota agar mendapat penghasilan yang lebih baik.

Ada juga terdapat warga Negara Indonesia yang tinggal pada kota – kota besar, namun mereka yang termasuk ke dalam warga kurang mampu jadi tidak dapat merasakan bangku pendidikan. Terdapat banyak anak dari keluarga kurang mampu yang terpaksa memilih atau lebih memilih untuk membantu orang tua mereka dalam mencari pundi – pundi uang dan mempertahankan hidupnya.

Oleh karena itu hal ini harus menjadi sebuah agenda penting yang menjadi prioritas untuk pemerataan pendidikan di Negara kita ini. Terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan juga masyarakat terpencil yang jumlahnya tidak sedikit di Indonesia.

Sudah sejak tahun 1984, pemerintah secara formal mengupayakan untuk dapat melakukan pemerataan pendidikan sekolah Dasar dan dilanjutkan dengan program wajib belajar 9 tahun mulai 1994. Semua upaya ini pastinya mengacu kepada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

Disamping hal tersebut, terdapat hal lain yang membantu program ini semakin berjalan. Seperti adanya pemberian program beasiswa, upaya yang cukup mendapat perharian dengan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam Gerakan Nasional Orang Tua Asuh.

Program beasiswa satu ini semakin intensif ketika terjadi krisis ekonomi. Dan kini dengan adanya program BOS, menunjukkan bahwa program pemerataan pendidikan di Indonesia  bukan sekedar isap jempol belaka. Namun pemerintah bersungguh – sungguh dalam melakukannya.

Apalagi program pemerintah satu ini memberikan dampak yang cukup besar dan bukan hanya sekedar pada penyediaan fasilitas namun juga pemeliharaan siswa agar tetap bertahan dalam mengikuti pendidikan di sekolah.

Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN tahun 1999-2004 (TAP MPR No. IV/MPR/1999) mengamanatkan, antara lain:

a) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti,

b) Meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan seni.

Hal ini dirasa searah dengan UU no.20 Tahun 2003 yang mengatakan tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, juga pasal 11, ayat (1) yang menyatakan kalau “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Bahkan pada Undang Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kalau setiap warna Negara berhak untuk dapat mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas serta kesejahteraan hidupnya.

Mari doakan agar pemerataan pendidikan di Indonesia semakin baik lagi kedepannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *